MPM.OR.ID, YOGYAKARTA – Indonesia sebagai negara maritim, namun kelompok nelayan masih sering dipinggirkan. Oleh karena itu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masifikasi pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir.
Ajakan itu disampaikan oleh Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin pada Kamis (8/1) dalam agenda Sosialisasi Pedoman Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) yang diselenggarakan secara daring dari Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Yamin mengajak untuk memasifkan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pembentukan JALAMU. Dia berharap supaya JALAMU ini dibentuk di setiap wilayah, daerah, bahkan cabang Muhammadiyah disesuaikan dengan konteks kelokalan masing-masing.
“Kita tahu bersama bahwa program strategis MPM, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang sesuai hasil Rakernas MPM 2023, salah satunya menempatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan jadi program strategis nasional,” katanya.
Sebagai negara dengan 70 wilayahnya adalah lautan, Indonesia menjadi negara bahari yang luas, namun disayangkan mayoritas keluarga nelayan di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan menurut data BPS, nelayan menyumbang 25 persen total angka kemiskinan Indonesia.
Besarnya ketimpangan pada kelompok nelayan menuntut untuk segera dientaskan. Maka dengan kesadaran itu, pemberdayaan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir jadi program strategis Muhammadiyah. Untuk itu, MPM di berbagai level tingkatan diharapkan berderap untuk memberdayakan kelompok nelayan.
“Maka forum ini selain sebagai forum konsolidasi, secara kelembagaan, kemudian beberapa aktivitas dan kegiatan yang mungkin bisa pada siang hari ini bisa kita diskusikan secara bersama-sama,” tutur Yamin.
Untuk peningkatan produksi perikanan, menurut Yamin intervensi pemberdayaan tidak hanya pada masyarakat pesisir. Namun pemberdayaan juga bisa dilakukan ke masyarakat yang jauh dari laut, bahkan di perkotaan – dengan gerakan urban fishing.