Pertanian terpadu memiliki program jihad kedaulatan pangan yang dilaksanakan secara komprehensif tidak hanya dari hulu yang bersifat on farming, melainkan juga sampai pada hilir persoalan pertanian yang bersifat off farming. Untuk menguatkan kelembagaan petani secara mandiri bidang pertanian terpadu membentuk kelompok bagi para petani yang bernama Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM).

Pemberdayaan para nelayan dilakukan dengan program Kampung. Nelayan Berkemajuan yang dilakukan dalam beberapa hal yaitu aspek lingkungan fisik, lingkungan sosial, pendidikan, kesehatan, agama, dan aspek profesi nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya.

Pemberdayaan buruh diorientasikan pada pendampingan buruh atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri diantaranya bagi PMI di Malaysia dan Taiwan. Pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap PMI saja akan tetapi juga terhadap keluarga yang ada di tanah air melalui kegiatan yang bersifat ekonomi produktif dan kegiatan sosial lainnya. Muhammadiyah melalui MPM hadir untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada PMI dengan membentuk Sahabat Migran Berkemajuan (SARANMU).nelayan budidaya.

Salah satu sasaran pemberdayaan yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah kepada Komunitas Khusus dan Daerah 3T. Dalam melakukan pemberdayaan kepada Komunitas Khusus, MPM berupaya meningkatkan taraf hidup komunitas dampingan yang dimiliki oleh MPM seperti Komunitas Pemulung Mardiko TPST Piyungan Bantul, Komunitas Difabel, Komunitas Asongan, dan Komunitas Perempuan Kepala Keluarga yang miskin, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar komunitas tersebut. Sama halnya dengan Komunitas Khusus, dalam memberdayakan masyarakat 3T, MPM berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah 3T seperti masyarakat desa Tliu Kecamatan Amanuban Timur, TTS, NTT, masyarakat suku Kokoda Papua Barat, dan masyarakat suku Dayak Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat daerah tersebut.

Menyusun pedoman dan tata kelola Majelis Pemberdayaan Masyarakat, melakukan pendataan secara lengkap mengenai pengurus, kelompok dampingan, dan mitra, membangun sistem konsolidasi organisasi mulai dari pusat, wilayah, dan daerah dengan terbentuknya kepengurusan MPM sampai tingkat cabang, serta membentuk koordinator regional. Bidang Organisasi dan SDM juga mengadakan Training of Trainer Fasilitator, dan Workshop Kurikulum Sekolah Kader Muhammadiyah (SEKAM) agar para fasilitator MPM dapat memahami dasar pengorganisasian masyarakat serta mampu untuk melakukan pendampingan dan advokasi bagi masyarakat.

Membangun dan meningkatkan kerja berjejaring dalam pemberdayaan masyarakat yang tersistematisasi pada skala nasional dan internasional, baik dengan internal persyarikatan (majelis, lembaga, AUM, dan Ortom) dan eksternal persyarikatan (NGO, lembaga donor, Pemerintah, dan swasta dalam negeri).

Merumuskan isu-isu strategis advokasi pemberdayaan. Membangun dukungan sosial terkait isu advokasi pemberdayaan dengan menyelenggarakan diskusi publik, membangun narasi advokasi melalui ragam media, membangun jaringan advokasi pemberdayaan. Menyusun sebuah Policy Brief terkait isu pemberdayaan seperti menerbitkan buku hasil diskusi publik, dan menerbitkan policy brief hasil kajian. Bidang Advokasi Kebijakan Publik juga menyelenggarakan Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) Seri Advokasi Publik .

Sebagai upaya memperluas informasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bidang syiar memproduksi konten seperti film/video, photostory, aftermovie, dan lainnya terkait pemberdayaan masyarakat di media sosial. Menerbitkan koran digital dan bulletin “Kabar MPM” 3 bulanan, penulisan artikel di media massa, menerbitkan jurnal pemberdayaan, membuat film dan festival video pendek terkait pemberdayaan. Terbentuk Media berjejaring dengan MPM Wilayah/Daerah/Cabang, serta menjalin kerja sama yang baik dengan pelaku media cetak, online, elektronik setempat serta media afiliasi Persyarikatan Muhammadiyah guna mengabarkan derap kegiatan MPM di daerah.