Sejalan dengan program-program prioritas hasil putusan Muktamar ke-48, Muhammadiyah menekankan pentingnya memperkuat dakwah akar rumput melalui komitmen untuk memberdayakan komunitas lokal. Langkah strategis untuk mewujudkan program prioritas Muktamar tersebut adalah pemberdayaan petani dan nelayan, sehingga memungkinkan mereka menjadi peserta aktif dalam pemberdayaan mereka sendiri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dr. M. Nurul Yamin, M.S., saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Barat Daya bertempat di Aula Masjid Taqwa Aceh Barat Daya, Ahad (27/08/2023).
“Untuk itu pemberdayaan harus mampu menumbuhkan daya ungkit dan daya angkat potensi masyarakat untuk bangkit menjadi subyek pemberdayaan itu sendiri,” kata Yamin.
Lebih jauh, menurut Yamin, penyusunan program dan kegiatan Muhammadiyah tidak boleh keluar dari hasil putusan Muktamar Muhammadiya ke-48.
“Dengan demikian program dan kegiatan persyarikatan merupakan satu tarikan napas dari pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting maupun ortom dan amal usaha, untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kokoh,” lengkap Yamin.
Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Daerah Muhammadiyah Aceh Barat Daya tersebut diselenggarakan setelah diadakan pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Barat Daya oleh A. Malik Musa, S.H., M.Hum, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh.
Selain sebagai narasumber pada Rakerpim PDM Aceh Barat Daya, M. Nurul Yamin juga menghadiri dialog dan sambungrasa dengan petani dan nelayan se-Aceh Barat Daya. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua PDM Aceh Barat Daya, M. Nazly Hasan, M.Ag., dan Ketua Bidanng Pertanian Terpadu MPM PP Muhammadiyah Hadi Sutrisno, S.IP., M.Sc.
Selama sesi interaktif ini, para petani dan nelayan secara aktif menyuarakan aspirasi dengan mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi secara partisipatif. Konsensus dicapai tentang pentingnya keterlibatan kolektif bagi para petani dan nelayan, yang mengarah pada pembentukan Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) dan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) di Aceh Barat Daya.
Dalam upaya mencapai tujuan ini, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Pengurus Pusat Muhammadiyah M. Nurul Yamin, kepada para peserta dialog, menyampaikan bahwa petani dan nelayan Muhammadiyah disamping berjamaah dalam JATAM dan JALAMU, juga perlu memperkokoh kelembagaan petani dan nelayan dalam jamaah ekonomi berupa koperasi petani dan nelayan.
“Sehingga segala kebutuhan produksi maupun hasil pertanian dan nelayan dapat dicukupi oleh koperasi, begitupun koperasi dapat memasarkan hasil secara maksimal,” pungkasnya.