Akan tetapi, sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan,
Muhammadiyah nampaknya terlalu sedikit perhatiannya
terhadap upaya pembaharuan/perbaikan sosial (social
reform) dan lebih khusus lagi gerakan pemberdayaan
masyarakat (community empowerment). Padahal pendiri
Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, secara operasional
maupun organisasional menempatkan sosial reform dan
community empowerment sebagai salah satu dari empat
bidang garap penting Muhammadiyah. Hal itu tercermin
dari pembentukan empat majelis ketika itu, yaitu Majaleis
Pengajaran, Majelis Tabligh, Majelis Pustaka, dan Majelis
Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO).
Menyadari itulah, maka setelah Muktamar Muhammadiyah
ke 44 di Jakarta, Muhammadiyah membentuk Lembaga Buruh
Tani dan Nelayan, untuk kemudian seteah Muktamar ke 45
dibentuk Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
Kalau pada Muktamar ke 44 dan 45 program pemberdayaan
masih diselipkan di berbagai bidang lain, maka Mukatamar
ke 46, pemberdayaan masyarakat telah mejadi satu bagin
program tersendiri.
Dalam posisi sebagai bagian dari social reform, peran
Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) tidak lagi harus
berkutat dengan wacana dan pergulatan intelektualisme
semata-mata (wilayah idealisme), melainkan perlu
diejawantahkan di tingkat praksis sosial yang lebih nyata dan
Hasil Rakernas MPM PP Muhammadiyah 2016 9
lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat
dan ummat.