Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah) resmi menjalin kerjasama dengan Pertamina Foundation dalam upaya memperkuat sektor pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Sabtu, 27 Juli 2024, bertepatan dengan Rapat Konsolidasi Nasional 2024.

Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Yamin, menjelaskan bahwa MoU ini memfokuskan pada pemberdayaan sosial ekonomi serta pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Menurut Yamin, kolaborasi ini memiliki potensi untuk menjangkau ranah yang lebih luas.

“Terdapat beberapa sektor pemberdayaan yang menjadi fokus utama pada MoU antara MPM PP Muhammadiyah dan Pertamina Foundation yaitu Pemberdayaan Sosial Ekonomi serta Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun kegiatan kolaborasi ini dapat menjangkau ranah yang lebih luas lagi, dalam artian ketika terdapat isu strategis dari kedua belah pihak yang dapat dipertemukan maka hal tersebut dapat menjadi ranah kerjasama baru,” ujar Yamin.

Sementara itu, Presiden Pertamina Foundation, Agus Mashud, menekankan bahwa kolaborasi antara dua lembaga besar ini akan menciptakan kekuatan yang masif dalam pemberdayaan masyarakat. “Kekuatan yang sangat masif, Muhammadiyah organisasi yang bergerak dan berdampak besar di bidang pemberdayaan masyarakat dikolaborasikan dengan Pertamina Foundation yang dibawahi oleh Pertamina akan menjadi kekuatan masif untuk memberdayakan serta menyejahterakan masyarakat,” kata Agus.

Agus juga menjelaskan tentang program unggulan Pertamina Foundation, yaitu “Desa Energi Berdikari”, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber energi yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. “Pertamina juga memiliki program Desa Energi Berdikari yaitu program pengidentifikasian serta pengoptimalan energi yang dimiliki satu desa tertentu agar kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi desa tersebut. Dengan akses terhadap energi yang mudah, keseimbangan perkonomian desa juga dapat dicapai,” jelasnya.

Menurut Agus, program ini menggunakan sumber energi yang bersifat berkelanjutan seperti kotoran hewan, angin, dan air. “Pemanfaatan energi yang ditawarkan juga energi yang bersifat sustainable seperti kotoran hewan, angin, air dan lain sebagainya. Pada intinya penyesuaian terhadap komponen-komponen desa yang dapat dimanfaatkan kemudian dioptimalkan menjadi sumber energi besar. Saat ini hampir 85 desa telah menjadi objek sasaran program ‘Desa Energi Berdikari’ yang tersebar di seluruh penjuru negeri,” tambah Agus.

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, Erry Sugiharto, menambahkan bahwa pemberdayaan harus dilakukan dengan cara memberikan alat dan kesempatan untuk mandiri. “Dalam konteks pemberdayaan, hal yang harus kita lakukan bukanlah memberikan ikan melainkan pemberian pancing dan kail. Kemudian kita menuntut mereka untuk berdigdaya. Dengan demikian, mereka akan belajar mandiri dan mampu berdaya walau sudah tanpa bantuan kita,” jelas Erry.

Pada akhir sesi penandatanganan MoU, Yamin menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat memberikan semangat baru dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. “Saya berharap kolaborasi antara MPM PP Muhammadiyah dengan Pertamina Foundation sebagai BUMN terbesar dapat menjadi spirit baru dalam memajukan serta menyejahterakan masyarakat Indonesia,” tambahnya

YOGYAKARTA – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Rapat Konsolidasi Nasional Majelis Pemberdayaan Masyarakat se-Indonesia pada Sabtu (27/07) di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu luring di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan daring melalui Zoom meeting. Konsolidasi ini mengundang MPM seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia untuk menyampaikan progres dan dinamika terbaru.

Dengan tema “Monitoring dan Evaluasi Sebagai Akselerasi Ketercapaian Program Nasional dan Unggulan,” acara ini bertujuan untuk meninjau kinerja pasca Rakernas yang diselenggarakan pada Juli 2023.

Turut hadir Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, yang memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Sayuti mengapresiasi langkah MPM PP Muhammadiyah yang konsisten memasifkan berbagai macam program yang menyasar kelompok Mustadh’afin.

“Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat visioner, dan MPM adalah salah satu contohnya. Konsolidasi diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang ada agar langkah kita tetap selaras. Pimpinan Pusat mengapresiasi langkah MPM atas terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Sayuti.

Ia juga mengingatkan kader MPM untuk terus menyuarakan dan menerapkan spirit Al-Maun, untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.

“Sebanyak 25 juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan perlu perhatian khusus dari kita. Ini menjadi ladang jihad bagi fasilitator dan kader pemberdayaan. Kita tidak boleh berhenti. Sesuai slogan ‘selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat,’ kita berharap fasilitator dan kader MPM terus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat rentan. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” pungkas Sayuti.

Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, juga turut memberikan sambutan dan memaparkan kinerja selama tahun pertama kepemimpinannya.

“Terhitung hari ini, sudah terbentuk lengkap 35 MPM Wilayah yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, meskipun masih ada yang digabung dengan lembaga atau majelis lainnya,” ungkap Yamin.

Yamin juga menyebut ada 8 isu utama yang terus dikawal dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yang saat ini terus diupayakan dapat diejawantahkan di seluruh Indonesia melalui MPM-MPM yang ada di setiap struktur hingga akar rumput.

“Program pemberdayaan masyarakat ini bersumber dari hasil Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Rakernas MPM pada Juli 2023. Isu yang diangkat antara lain pertanian terpadu, nelayan, buruh, daerah 3T, dan beberapa isu lain yang mendapat perhatian khusus sesuai dengan masalah yang dihadapi,” lanjutnya.

Yamin menyebut Konsolnas ini menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan Muhammadiyah.

“Kita perlu mengevaluasi dan mencari jalan keluarnya. Setiap program yang dijalankan bersama komunitas binaan disertai survei kepuasan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemberdayaan yang kita lakukan,” tambah Yamin.

Dalam penutupnya, Yamin berharap agar seluruh MPM PW Muhammadiyah tetap satu nafas dalam setiap pergerakan yang dilakukan. Ia meminta seluruh proses pemberdayaan yang dikawal oleh masing-masing wilayah disampaikan dalam presentasi, dipandu oleh fasilitator yang telah ditentukan.