MPM.OR.ID, Cirebon- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi merilis program Desa Migran Berkemajuan yang bertajuk “Kick Off Rintisan Program Pemberdayaan Desa Migran Berkemajuan melalui Kemandirian Ekonomi, Sosial-Keagamaan, dan Perlindungan Hukum Komunitas SaranMu (Sahabat Migran Berkemajuan)” bertempat di Aula Desa Muara, Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025).

SaranMu merupakan komunitas pemerhati sektor pekerja migran yang berada di bawah naungan Divisi Advokasi dan Jaringan Publik, MPM PP Muhammadiyah. Melalui program Desa Migran Berkemajuan, SaranMu menginisiasi pembentukan fasilitator dan anggota yang telah dibekali pelatihan khusus sebagai salah satu upaya memperpanjang dakwah jaringan akar rumput.

Dilatarbelakangi oleh maraknya isu pekerja migran yang kian hari kian mengkhawatirkan, SaranMu menilai bahwa diperlukan adanya langkah edukasi sebagai upaya mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kesalahan ekosistem pekerja migran ini, hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Ma’ruf selaku Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah dalam sambutannya.

“Pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh keberpihakan Muhammadiyah terhadap masyarakat, salah satunya adalah isu pekerja migran yang butuh perhatian khusus. Belakangan marak sekali kasus-kasus TPPO yang berkedok agen pelatihan pekerja bagi para pekerja migran, maka dari itu Desa Muara dipilih berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh rekan-rekan pengurus SaranMu MPM PP Muhammadiyah, Cirebon menjadi salah satu penyumbang pekerja migran terbesar di negara kita, yang telah tersebar di mancanegara,” tuturnya.

Di samping itu, Ma’ruf juga menjelaskan bahwasanya adanya program ini sebagai sarana perbaikan ekosistem pekerja migran yang lebih komprehensif untuk keberadaan pekerja migran.

“Muhammadiyah mendorong betul pengelolaan yang terintegrasi dari keberadaan pekerja migran ini, melalui SaranMu harapannya kita dapat memberikan pendampingan komprehensif untuk keberlangsungan Desa Migran Berkemajuan, perhatian yang kita berikan tidak hanya sebelum keberangkatan, namun juga ketika keberangkatan, serta purna migran. Langkah ini kami tempuh sebagai hajad untuk menyejahterakan masyarakat pekerja migran, baik dari sisi pekerja maupun keluarganya,” ucapnya.

Ma’ruf juga menambahkan bahwa program Desa Migran Berkemajuan bukan program eklusif yang hanya dinikmati oleh satu pihak, namun terbuka bagi seluruh umat yang memiliki keinginan untuk bekerja sama memperbaiki ekosistem pekerja migran lebih baik, baik dari sisi pemerintahan maupun instansi lainnya.

Peluncuran ini diikuti oleh 28 orang yang tergabung dalam keanggotaan SaranMu Desa Muara, dan dihadiri oleh perwakilan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Barat, PDM Cirebon, dan Pemerintah Desa Muara.

Penulis:Framanahadi

Jakarta – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan audiensi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Senin (10/3). Audiensi yang dihadiri langsung oleh Menteri Abdul Kadir Karding dan Wakil Menteri Dzulfikar Ahmad Tawalla ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI), dengan menitikberatkan pada kolaborasi lintas pihak guna mendukung keberlanjutan dan perlindungan pekerja migran, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap peran aktif Muhammadiyah khususnya MPM dalam menangani isu pekerja migran.

“Kami senang dan menyambut baik kehadiran Muhammadiyah yang telah jauh melangkah dalam isu pekerja migran. Potensi Muhammadiyah luar biasa, saya suka karena fokus pada pembangunan ekosistem. Ini selaras dengan kami yang juga sedang fokus pada pembangunan sistem pekerja migran yang lebih baik di Indonesia,” ujarnya.

Menteri Karding juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi pekerja migran Indonesia saat ini, yakni tingginya angka pekerja migran yang berangkat tidak sesuai prosedural.

“Sekitar 90% pekerja migran kita masih berangkat lewat jalur calo, dengan pemahaman prosedur yang rendah. Kami, di KP2MI, fokus pada beberapa hal: diseminasi informasi, pemberdayaan ekonomi, sosial, keagamaan, serta advokasi hukum, baik pencegahan maupun penanganan masalah hukum yang sudah terjadi,” tambah Karding.

Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamin menjelaskan bahwa pemberdayaan pekerja migran telah menjadi perhatian utama Muhammadiyah, di mana MPM telah membentuk divisi khusus untuk menangani isu ini. Selain itu, MPM juga telah membentuk Saranmu (Sahabat Migran Berkemajuan).

“Pemberdayaan pekerja migran adalah isu yang kami anggap penting dari hulu ke hilir—sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri. Kami fokus pada pembangunan ekosistem yang baik, dan ini memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah,” tegas Yamin.

Menurut Yamin, selain aspek teknis seperti pelatihan keterampilan dan bahasa, Muhammadiyah juga memperhatikan kesejahteraan keluarga pekerja migran dan lingkungan masyarakat di daerah-daerah kantong PMI.

“Tidak hanya soal mental dan teknikal, tetapi juga soal keluarga dan masyarakat di sekitar PMI, karena ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan mereka setelah kembali ke tanah air,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua SARANMU sekaligus Ketua Bidang Buruh MPM PP Muhammadiyah, Cahya Maulana menyampaikan bahwa saat ini MPM telah bekerja sama dengan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di beberapa negara untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan pekerja migran.

“Kami juga fokus pada pengembangan Desa Migran Berdaya yang kini telah berjalan di beberapa titik di Indonesia. Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses ke pelatihan, informasi, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses di luar negeri,” ujar Cahya.

Audiensi ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara Muhammadiyah dan KP2MI dalam merancang solusi yang lebih holistik untuk pemberdayaan pekerja migran Indonesia, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta perlindungan hukum bagi mereka yang berangkat dan kembali ke tanah air.