Momentum Iduladha selalu menjadi ruang hadirnya kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Hal tersebut kembali diwujudkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui program “Berbagi Kebajikan Bersama Akar Rumput” yang digelar pada Sabtu (30/5) di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Kegiatan ini menghadirkan penyembelihan dan distribusi hewan kurban bagi masyarakat dampingan akar rumput dari berbagai wilayah. Sejumlah tokoh dan mitra turut hadir, di antaranya Ketua MPM PP Muhammadiyah, Ketua Lazismu PP Muhammadiyah, Wali Kota Yogyakarta, Rektor UAD, perwakilan BPKH RI, Direktur Danone Indonesia, hingga Kepala KCP BSI UMY.

Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamin menjelaskan, tahun ini MPM PP Muhammadiyah menyalurkan 12 ekor sapi dan 58 ekor kambing yang didistribusikan ke wilayah Jawa maupun luar Jawa.

“Penyaluran ini kami arahkan untuk menghadirkan kebahagiaan Iduladha bagi masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih,” ujarnya.

Penyaluran luar Jawa dilakukan di sejumlah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti Warmon Kokoda dan Pulau Arar di Papua Barat Daya, serta Desa Tliu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, distribusi juga dilakukan di Mahad Bilal bin Rabah UNIMUDA Papua Barat Daya untuk para santri.

Adapun di wilayah Jawa, penyembelihan dilakukan di Yogyakarta dengan total 8 ekor sapi dan 54 ekor kambing. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada ratusan masyarakat dampingan dan komunitas akar rumput di berbagai wilayah.

Menurut Yamin, ibadah kurban tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari upaya membangun pemberdayaan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kolaborasi.

“Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara kolektif dan bersama melalui kolaborasi,” katanya.

Sementara itu, Rektor UAD Muchlas menyampaikan bahwa Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat nilai persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ia menuturkan, kampus berperan sebagai jembatan bagi para sohibul kurban untuk menyalurkan kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Hakikat Idulkurban adalah membangkitkan rasa persaudaraan dan solidaritas sosial, sehingga mereka yang mampu dapat berbagi kebahagiaan kepada sesama,” tuturnya.

Kegiatan ini turut melibatkan ratusan masyarakat dampingan dari berbagai komunitas, seperti Mardiko, JATAM Difabel, JATAM Minggir, komunitas asongan, Difabel Gading, KSP Bank Difabel, Gerkatin, Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU), Kokap, hingga Pabelan. Secara keseluruhan, distribusi kurban tahun ini menghasilkan 482 paket penerima manfaat dengan total 620 paket atau bagian daging kurban yang disalurkan kepada masyarakat dan santri di berbagai daerah.

MPM.OR.ID, CIREBON – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah melalui Sahabat Migran Berkemajuan Muhammadiyah (SARANMU) menuntaskan pelatihan hari kedua pada Jumat, (15/ 5/2026), di Saung SARANMU, Desa Muara, Cirebon. Pelatihan yang melibatkan 30 peserta ini mempertajam strategi pemasaran produk olahan ikan, setelah sebelumnya fokus pada aspek produksi.

Pengurus MPM PP Muhammadiyah Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Ahmad Aditama membekali peserta dengan manajemen pemasaran, branding, penentuan harga, hingga digital marketing. Ahmad secara khusus mengajarkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendesain logo dan pamflet promosi secara mandiri.

“Kami ingin kelompok usaha di Desa Muara ini tidak hanya terampil memproduksi makanan yang sehat, tetapi juga cerdas secara digital dalam memasarkannya. Melalui pemanfaatan AI untuk membuat logo dan alat promosi, kelompok usaha dapat menghemat biaya operasional sekaligus menampilkan produk dengan kemasan yang jauh lebih profesional dan menarik di mata konsumen,” ujarnya.

Usai menyusun rencana tindak lanjut, MPM PP Muhammadiyah menyerahkan stimulan modal usaha secara simbolis kepada Kelompok Produksi Olahan Ikan Desa Migran Muara Cirebon dan Kelompok Produksi Olahan Krispi Desa Migran Muara Cirebon agar unit usaha mereka segera berjalan.

Koordinator Program, Muhammad Fajrus Shodiq, menegaskan bahwa agenda ini merupakan wujud dakwah ekonomi Muhammadiyah dalam membangun kemandirian umat, khususnya masyarakat pesisir.

“Fokus pertama adalah usaha dulu. Usahanya jalan, bisa produksi, bisa pemasaran, supply chain-nya jelas, dan manfaatnya benar-benar kembali untuk masyarakat,” pungkas Fajrus.

MPM.OR.ID, CIREBON – Sahabat Migran Berkemajuan Muhammadiyah (SARANMU), di bawah naungan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, resmi membuka Pelatihan Kewirausahaan bagi Keluarga Migran pada Kamis, (14/5/2026), di Saung SARANMU, Desa Muara, Cirebon. Pelatihan yang berfokus pada produksi olahan ikan ini merupakan langkah nyata MPM dalam memperkuat pilar ekonomi warga, yang menjadi fondasi awal dari tiga pilar Program Desa Migran Berkemajuan selain perlindungan hukum dan spiritualitas.

Koordinator program, Muhammad Fajrus Shodiq, menjelaskan bahwa pelatihan ini merespons potensi Desa Muara sebagai wilayah pesisir dengan komoditas ikan melimpah yang selama ini hanya dijual mentah tanpa nilai tambah.

“Harapannya kita bisa berdampak langsung ke masyarakat. Desa Muara ini desa pesisir yang didominasi pekerja migran dan punya banyak potensi ikan. Masyarakat di sini juga menginginkan adanya produk olahan ikan, agar tidak hanya dijual begitu saja, tapi bisa diolah menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi,” ujarnya.

Selama dua hari, sekitar 30 peserta dari tiga kelompok masyarakat dibekali materi yang komprehensif. Hari pertama berfokus pada teknik pengolahan ikan berbasis standar keamanan pangan, sementara hari kedua membahas strategi pemasaran, penentuan harga, dan pemanfaatan jaringan distribusi lokal. Langkah ini diambil untuk mengembangkan produk lokal seperti keripik teri crispy yang sempat terdampak pandemi Covid-19 agar lebih berkelanjutan dan inovatif.

“Kita ingin ada varian baru. Ikan itu bisa diolah tidak hanya dalam satu wujud, tapi bisa dimultiproses lebih variatif, tentunya tanpa mengurangi kandungan gizinya,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, MPM menghadirkan praktisi UMKM berpengalaman guna mendampingi warga memproduksi olahan pangan yang sehat dan berdaya saing. Ke depan, produk unggulan dari Desa Muara ini ditargetkan menyasar lembaga pendidikan dan pondok pesantren di wilayah Suranenggala sebagai mitra distribusi awal.

“Harapannya desa ini punya banyak produk keunggulan dari olahan ikan. Minimal dalam waktu dekat bisa bekerja sama dengan pondok atau yayasan sekolah di sekitar sini sebagai penerima manfaat,” tambahnya.

MPM PP Muhammadiyah berkomitmen melakukan pendampingan intensif selama satu tahun ke depan guna memastikan keberlanjutan program.

MPM.OR.ID, CILACAP – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Cilacap melalui Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) terus mengintensifkan gerakan pertanian ramah lingkungan. Pada Ahad (10/5/2026), Dusun Rimpaknangsi, Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur menjadi saksi antusiasme puluhan warga dalam mengikuti pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik.

Kegiatan ini merupakan langkah konkret Muhammadiyah dalam merespons tingginya biaya produksi pertanian serta ketergantungan petani pada input kimia. Tercatat, 50 peserta hadir memadati lokasi pelatihan untuk menyerap ilmu pertanian berkelanjutan melalui teknik pengolahan limbah rumah tangga.

Materi pelatihan yang disampaikan mencakup pembuatan pupuk organik fase vegetatif untuk pertumbuhan awal, fase generatif untuk pembuahan, hingga racikan pestisida nabati. Ketua sekaligus penggerak kegiatan, Achmad Riyanto, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membangun kemandirian petani agar mampu menekan biaya produksi dan menciptakan sistem pertanian sehat.

“Bentuk keseriusan dalam mengintensifkan program pemberdayaan masyarakat, Pemdes Hanum juga telah menjadwalkan agenda lanjutan berupa pelatihan serupa yang akan kembali menghadirkan narasumber dan pendamping yang sama,” ucapnya.

Menyambung hal tersebut, Sekretaris MPM PDM Cilacap, Budhi Burhan Zain, mengonfirmasi bahwa agenda lanjutan direncanakan berlangsung pada Rabu, 15 Mei 2026 di Dusun Sukaharja.

“Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat pelatihan sekaligus memperkuat gerakan pertanian organik berbasis masyarakat di wilayah Dayeuhluhur,” tutur Budhi.

Melalui JATAM, Muhammadiyah berkomitmen menghadirkan inovasi pertanian yang solutif dan berdampak nyata. Budhi menegaskan bahwa kehadiran JATAM bertujuan untuk memperkuat kemandirian petani, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terwujudnya sistem pertanian yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Kini JATAM Cilacap telah bertransformasi menjadi komunitas pertanian terpadu yang diperhitungkan di tingkat nasional melalui inovasi teknologi tepat guna dan gerakan pemberdayaan berbasis dakwah. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar besar Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan, mandiri, dan berdaya saing. Komitmen tersebut menjadi landasan kuat dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui pendampingan dan penguatan kapasitas petani secara konsisten di lapangan.

Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) Cilacap turut berpartisipasi dalam rangkaian Seminar Nasional Ketahanan Pangan bertajuk “Ketahanan Pangan Berkelanjutan Untuk Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di Auditorium Ukhuwah Islamiyah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu (18/4/2026).

Selain mengikuti seminar, JATAM Cilacap membuka stan expo yang menampilkan berbagai produk unggulannya, langkah ini menjadi bukti konkret peran Muhammadiyah dalam membangun ekosistem ketersediaan pangan berkelanjutan di Indonesia.

Ketua JATAM Daerah Cilacap, Suraswanto, mengungkapkan bahwa kehadiran mereka dalam expo ini bertujuan untuk mendukung sinergi antara JATAM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) di wilayah Jawa Tengah. Produk yang dipamerkan mencakup nutrisi Pisang Kluthuk, minyak gosok, daun stevia bubuk dan cair, pengusir bau busuk, booster tanaman, asam amino, hingga Pupuk Organik Cair (POC) vegetatif dan generatif untuk padi serta pengusir tikus.

“Produk yang ditawarkan hasil dari presentasi, pengurus berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan ini agar lebih dikenal masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, Sekretaris MPM PDM Cilacap, Budhi Burhan Zain, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader yang hadir sebagai bentuk dakwah pemberdayaan umat melalui jalur kedaulatan pangan. Beliau menegaskan pentingnya keberlanjutan dari kegiatan ini bagi masa depan bangsa.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada forum ini saja, namun melanjutkan dalam bentuk aksi nyata yang terukur dan berkesinambungan untuk menciptakan ekosistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Budhi.

Acara ini merupakan kolaborasi besar antara JSM, JATAM Jateng, UMP, dan PDM Banyumas yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. Expo berjalan dengan meriah, masyarkat antusias melihat perhelatan tersebut.

Penulis: Wasis, Penyunting: Framanahadi

MPM.OR.ID, YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi mendirikan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) melalui Surat Keputusan Nomor 127/KEP/I.0/B/2026. Penyerahan SK tersebut dilakukan dalam acara yang juga diisi dengan diskusi bersama para pengelola Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muhammadiyah se-Indonesia sebagai bentuk refleksi satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM), pada Minggu (26/4) di Kantor PP Muhammadiyah Jalan KHA Dahlan Yogyakarta.

Pendirian BPPGM menandai transformasi kelembagaan dari Koordinasi Nasional (Kornas) MBM menjadi sebuah badan amal usaha yang bersifat permanen di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Langkah ini menegaskan komitmen jangka panjang Muhammadiyah dalam pelayanan gizi masyarakat, terlepas dari keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Teologi Al-Maun sebagai Fondasi Gerakan

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menegaskan bahwa semangat pelayanan gizi ini berakar pada teologi Al-Maun yang menjadi landasan ideologis persyarikatan Muhammadiyah. Kepedulian Muhammadiyah terhadap kaum mustadhafin dan duafa, menurutnya, akan tetap ada dengan atau tanpa program MBG.

“Muhammadiyah selalu mengedepankan aspek substansialnya. Kita fokus pada bagaimana implementasi pemenuhan gizi bagi kaum duafa, mustadhafin, serta mereka yang membutuhkan,” tegas Agung.

Agung berharap BPPGM dan seluruh SPPG di bawahnya dapat menjadi amal usaha baru yang berjalan dalam jangka panjang, sekaligus menjadi momentum bagi penguatan ekosistem ekonomi Muhammadiyah.

Dari Nol Menuju Badan Amal Usaha Mandiri

Bendahara Umum PP Muhammadiyah sekaligus Badan Pembina Harian BPPGM Hilman Latief menjelaskan bahwa pembentukan Kornas MBM pada awalnya merupakan respons Muhammadiyah terhadap inisiasi program pemerintah Kabinet Merah Putih. Muhammadiyah, kata dia, berniat membantu agar program tersebut tetap berintegritas, dan agar tidak mengarah pada moral hazard.

“Sejak November 2024 kita memulai dari nol, dan alhamdulillah hari ini sudah bertransformasi menjadi Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah,” ujar Hilman.

Hilman menegaskan bahwa BPPGM tidak bergantung pada program MBG. Secara kelembagaan, peta jalan akan segera disiapkan agar badan ini dapat berjalan mandiri. Ke depan, BPPGM akan menyusun standarisasi proses bisnis, model investasi, dan struktur keuangan agar seluruh SPPG memiliki acuan yang seragam.

SPPG Muhammadiyah telah Beroperasi di 30 Provinsi

Direktur BPPGM M. Nurul Yamin memaparkan capaian signifikan program MBM selama satu tahun terakhir. Per 25 April 2026, sebanyak 197 SPPG di bawah Muhammadiyah telah beroperasional, 21 SPPG dalam tahap verifikasi dan validasi, serta 102 unit lainnya dalam proses pembangunan. Seluruh SPPG tersebut tersebar di 30 provinsi dan 143 kabupaten/kota dengan total 404 ribu penerima manfaat.

“Kami menekankan bahwa program MBM ini berdiri di atas tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, tata kelola yang amanah dan profesional, serta ekosistem berkelanjutan,” tegas Yamien

Yamien juga menambahkan bahwa program ini dirancang jangka panjang, dan terus mendorong agar program ini dapat menjadi momentum pembentukan ekosistem ekonomi dan pemberdayaan di Muhammadiyah.

MPM.OR.ID, YOGYAKARTA- Keluarga Besar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar acara syukuran hangat pada Kamis (23/04) sebagai bentuk apresiasi atas amanah baru yang diterima oleh R. Ahmad Romadhoni Surya Putra. Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah Bidang Pertanian tersebut resmi ditugaskan menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

Bertempat di salah satu warung kopi di Jogja pada Kamis, (23/04) syukuran dihadiri oleh beberapa pengurus inti dalam rangka mengucapkan selamat atas amanah yang harus dijalankan oleh Doni. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamin. Yamin menyebutkan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dipikul oleh Doni sebagai kader diaspora Muhammadiyah di Malaysia.

“Kami mendukung penuh langkah kader yang berdiaspora untuk menyebarkan semangat dakwah Islam berkemajuan di level internasional. Ini sejalan dengan visi besar Muhammadiyah untuk hadir dan memberi manfaat di mana pun berada,” ujarnya.

Meski kini bertugas di luar negeri, Yamin menekankan bahwa kontribusi Doni di jajaran pimpinan MPM tidak akan terputus. Menariknya, Yamin menyelipkan pesan santai namun penuh makna mengenai kelanjutan komunikasi organisasi ke depan.

“Kalau biasanya kita rapat di Jogja, siapa tahu besok-besok kita bisa rapat sekali-kali di Malaysia,” tuturnya yang disambut gelak tawa pengurus.

Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti acara syukuran tersebut, yang kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih dari Doni. Ia memohon doa restu kepada seluruh rekan pengurus agar senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tanggung jawab barunya di Kuala Lumpur.

Framanahadi

MPM.OR.ID, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi memperkuat komitmen kolaboratifnya dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui penandatanganan kerja sama strategis yang mencakup program jaminan sosial, investasi, hingga pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi. Momentum yang berlangsung di Aula Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (24/4) merupakan langkah nyata dalam menghadirkan sistem perlindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sejalan dengan semangat dakwah berkemajuan.

Dalam amanatnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial atau formalitas administratif semata.

“Mengingat besarnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam berbagai lini gerakan dakwah Muhammadiyah, penting bagi kita untuk menindaklanjuti poin dalam nota kesepahaman supaya segera direalisasikan ke dalam program kerja nyata. Fokus utamanya adalah memastikan setiap tenaga kerja mendapatkan pelayanan yang optimal serta jaminan atas hak-hak dasar mereka secara berkelanjutan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Haedar menyoroti realitas kondisi sosial yang masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok yang kian berat.

“Oleh karena itu, sinergi ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan komprehensif bagi pekerja dari berbagai risiko kerja, tenaga kerja sangat perlu diperhatikan hidupnya secara layak” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, memandang bahwa luasnya jejaring Muhammadiyah di seluruh pelosok tanah air merupakan kekuatan strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial. Kerjasama ini diharapkan mampu menyentuh berbagai sektor masyarakat yang lebih luas, sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan kemaslahatan bangsa yang rahmatan lil alamin.

Ke depannya, kolaborasi ini diproyeksikan tidak hanya akan memperkuat aspek jaminan sosial bagi tenaga kerja, tetapi juga mendorong integrasi pengembangan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi umat. Melalui langkah strategis ini, Muhammadiyah kembali menegaskan perannya sebagai pusat keunggulan yang terus memberikan kontribusi substantif dalam mendorong kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Oleh: Wahyudi Nasution
Pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Pegiat Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM), Ketua LPUMKM PDM Klaten

Setiap kali Iduladha tiba, gema takbir terdengar di masjid dan kampung-kampung. Ibadah kurban hadir sebagai simbol ketaatan sekaligus solidaritas sosial. Namun di balik semarak itu, terselip sebuah pertanyaan yang jarang kita ajukan: mengapa bagi sebagian umat, kurban hari ini terasa kian mahal? Bukan hanya mahal secara ekonomi, tetapi juga secara sosial?

Kita patut bersyukur, dalam beberapa tahun terakhir pengelolaan kurban mengalami kemajuan yang signifikan. Peran takmir masjid, lembaga sosial, hingga ormas seperti Muhammadiyah semakin profesional. Distribusi semakin tertata, manfaat semakin luas.

Bahkan, inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) melalui program pengolahan daging kurban menjadi makanan kaleng seperti RendangMu menunjukkan bahwa kurban kini tidak hanya berhenti pada pembagian sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem ketahanan sosial dan respons kebencanaan. Ini adalah lompatan penting yang patut diapresiasi.

Standardisasi Sosial dalam Pelaksanaan Ibadah Kurban
 
Namun di tengah kemajuan itu, ada satu gejala yang perlu kita cermati dengan jernih. Kurban semakin identik dengan sapi. Di banyak tempat, sapi seolah menjadi standar utama, sementara kambing atau domba perlahan bergeser menjadi pilihan kedua. Tidak ada yang salah dengan sapi, tidak pula dengan sistem patungan. Semua sah dalam syariat.

Tetapi persoalannya bukan pada jenis hewan, melainkan pada cara kita memaknainya. Di banyak desa, kemampuan ekonomi masyarakat tidak hadir dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk ternak kecil berupa beberapa ekor kambing atau domba yang dipelihara dengan sabar dari hari ke hari. Di situlah sebenarnya letak kemampuan berkurban masyarakat kecil.

Di sisi lainnya, ketika kurban lebih banyak dimaknai dalam skema sapi yang membutuhkan iuran relatif besar, maka kemampuan itu seperti kehilangan jalannya. Seorang petani bisa saja menjual dua ekor kambingnya, tetapi hasilnya belum tentu cukup untuk mengikuti iuran membeli seekor sapi.

Di titik inilah terjadi pergeseran yang halus tapi nyata. Secara syariat sebenarnya mampu, tetapi pada sisi sosial menjadi sebaliknya. Tidak sedikit masyarakat kecil yang akhirnya memilih tidak berkurban. Bukan karena tidak punya, tetapi karena merasa tidak cukup. Mereka ragu, malu, bahkan minder jika hanya berkurban kambing. Seolah-olah ibadah itu memiliki “standar sosial” yang harus dipenuhi. Padahal dalam ajaran Islam, berkurban satu kambing untuk satu orang adalah kurban yang utuh dan sempurna.

Fenomena ini menunjukkan adanya pengeksklusifan yang tidak kasat mata. Akses terhadap ibadah tidak dibatasi oleh ajaran agama, tetapi menjadi sempit karena konstruksi sosial yang kita bangun bersama tanpa disadari.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka kurban berpotensi bergeser menjadi ibadah yang secara praktis lebih mudah diakses oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Sementara masyarakat kecil, yang sejatinya memiliki kemampuan sesuai kadar mereka, justru perlahan menjauh. Kita tentu tidak menginginkan hal itu.

Membebaskan Ibadah dari Sekadar Simbol Hewan

Kisah Ibrahim dan Ismail mengajarkan bahwa inti kurban adalah ketaatan total kepada Allah. Ketika pengorbanan itu ditebus dengan seekor domba, terdapat pesan simbolik yang sangat kuat, bahwa nilai kurban tidak terletak pada besar kecilnya hewan, tetapi pada keikhlasan dan ketakwaan.

Al-Qur’an pun menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging maupun darahnya, melainkan ketakwaan. Maka setiap bentuk kurban yang dilakukan dengan ikhlas—baik kambing, domba, sapi, maupun unta memiliki nilai yang sama di hadapan Allah.

Di sinilah kita perlu melakukan refleksi bersama. Kemajuan dalam manajemen kurban harus terus didorong. Inovasi seperti yang dilakukan LAZISMU adalah contoh baik bagaimana ibadah bisa memberi dampak lebih luas. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa kurban tetap inklusif, tetap membuka ruang bagi semua, bukan hanya sebagian.

Peran takmir masjid, para dai dan mubaligh, serta lembaga keagamaan menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga arah. Menjaga agar kambing tetap bermartabat sebagai hewan kurban, menjaga agar tidak muncul standar sosial yang membebani. Dan yang terpenting, menjaga agar setiap muslim merasa memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah.

Kurban pada hakikatnya adalah ibadah yang membebaskan. Ia memberi ruang bagi setiap orang untuk mendekat kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, bukan sekadar tentang siapa yang paling besar hewannya, tetapi siapa yang paling tulus pengorbanannya. Karena itu, menjaga kurban tetap membumi adalah bagian dari menghadirkan keadilan dalam beribadah. Agar suatu hari nanti, seorang petani bisa kembali berkata dengan tenang, “Aku tidak ikut sapi, tapi aku tetap bisa berkurban.” Dan itu cukup. Sangat cukup.

MPM.OR.ID, KEBUMEN- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan kunjungan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen pada Jumat, (17/4/2026). Bertempat di Gedung Dakwah PDM Kebumen, kunjungan kali ini bermaksud untuk silaturahmi sekaligus evaluasi pelaksanaan Jambore Nasional (JAMNAS) I Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang telah terselenggara pada september tahun lalu.

M Nurul Yamin selaku Ketua MPM PP Muhammadiyah dalam sambutannya menuturkan bahwa pelaksanaan Jambore Nasional JATAM perdana yang diembankan kepada Kebumen ini sukses terselenggara dengan baik, ia mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan kegiatan setelah Jambore Nasional I JATAM ini.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kebumen telah menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Jambore ini, kegiatan dapat terselesaikan dengan baik dan sangat banyak kesan baik yang disampaikan oleh peserta. Harapan untuk penyelenggaraan tahun berikutnya, PDM Kebumen masih memberikan dampingan kepada tuan rumah selanjutnya terkait suksesi kegiatan Jambore yang akan datang, ucapnya.

Di sisi lain, Yamin juga menambahkan bahwa kegiatan Jambore Nasional I JATAM sangat penting bagi keberlangsungan Jamaah Tani. Pasalnya, kegiatan ini memberikan ruang untuk menuangkan gagasan secara langsung dari petani.

“Jambore Nasional JATAM memiliki peranan vital sebagai forum yang mengintegrasikan Jamaah Tani Muhammadiyah dalam memunculkan gagasan baru bagi keberangsungan pertanian yang berada di Indonesia. Melalui Jambore ini kita memberikan ruang-ruang pertemuan untuk mereka, setelah ini evaluasi terhadap kegiatan Jambore Nasional perdana semoga bisa kita selesaikan sehingga kegiatan jambore selanjutnya dapat berjalan lebih bagus lagi,” pungkas Yamin.

Selaku tuan rumah, Ketua PDM Kebumen Joko Purnomo menambahkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas amanah yang diberikan oleh MPM PP Muhammadiyah.

“Tentunya kami sangat bersyukur atas tanggung jawab ini, kegiatan Jambore dapat berjalan dengan sukses meskipun masih ada beberapa catatan kecil yang perlu kami perhatikan lagi. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah MPM PP Muhammadiyah berikan, kami berharap kegiatan dan silaturahmi seperti ini masih terjaga,” pungkasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan MPM PP Muhammadiyah bersama PDM Kebumen ini berjalan dengan baik, peserta forum melakukan diskusi dan tanya jawab secara bergantian.

Framanahadi