MPM.OR.ID, KEBUMEN- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan kunjungan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen pada Jumat, (17/4/2026). Bertempat di Gedung Dakwah PDM Kebumen, kunjungan kali ini bermaksud untuk silaturahmi sekaligus evaluasi pelaksanaan Jambore Nasional (JAMNAS) I Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang telah terselenggara pada september tahun lalu.

M Nurul Yamin selaku Ketua MPM PP Muhammadiyah dalam sambutannya menuturkan bahwa pelaksanaan Jambore Nasional JATAM perdana yang diembankan kepada Kebumen ini sukses terselenggara dengan baik, ia mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan kegiatan setelah Jambore Nasional I JATAM ini.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kebumen telah menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Jambore ini, kegiatan dapat terselesaikan dengan baik dan sangat banyak kesan baik yang disampaikan oleh peserta. Harapan untuk penyelenggaraan tahun berikutnya, PDM Kebumen masih memberikan dampingan kepada tuan rumah selanjutnya terkait suksesi kegiatan Jambore yang akan datang, ucapnya.

Di sisi lain, Yamin juga menambahkan bahwa kegiatan Jambore Nasional I JATAM sangat penting bagi keberlangsungan Jamaah Tani. Pasalnya, kegiatan ini memberikan ruang untuk menuangkan gagasan secara langsung dari petani.

“Jambore Nasional JATAM memiliki peranan vital sebagai forum yang mengintegrasikan Jamaah Tani Muhammadiyah dalam memunculkan gagasan baru bagi keberangsungan pertanian yang berada di Indonesia. Melalui Jambore ini kita memberikan ruang-ruang pertemuan untuk mereka, setelah ini evaluasi terhadap kegiatan Jambore Nasional perdana semoga bisa kita selesaikan sehingga kegiatan jambore selanjutnya dapat berjalan lebih bagus lagi,” pungkas Yamin.

Selaku tuan rumah, Ketua PDM Kebumen Joko Purnomo menambahkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas amanah yang diberikan oleh MPM PP Muhammadiyah.

“Tentunya kami sangat bersyukur atas tanggung jawab ini, kegiatan Jambore dapat berjalan dengan sukses meskipun masih ada beberapa catatan kecil yang perlu kami perhatikan lagi. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah MPM PP Muhammadiyah berikan, kami berharap kegiatan dan silaturahmi seperti ini masih terjaga,” pungkasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan MPM PP Muhammadiyah bersama PDM Kebumen ini berjalan dengan baik, peserta forum melakukan diskusi dan tanya jawab secara bergantian.

Framanahadi

MPM.OR.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah teken MoU dengan PT. Adira Dinamika Finance Tbk (unit usaha syariah) pada Jumat (13/2) di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

Dari Muhammadiyah, tanda tangan dibubuhkan oleh Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief. Sementara dari PT. Adira Dinamika Finance Tbk oleh Head of Syariah PT. Adira Dinamika Finance, Yusron.

Hilman dalam sambutannya menyampaikan ingin membangun kerja sama berkelanjutan. Sehingga ujungnya bisa saling menguntungkan, tidak hanya bagi Muhammadiyah tapi juga partner.

Menurutnya, saat ini Muhammadiyah terus membangun infrastruktur dan suprastruktur, serta beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang terus ekspansi, hal ini tentu membutuhkan partner.

Selain ekspansi, Muhammadiyah juga tengah melakukan revitalisasi fisik atau gedung, baik gedung perkantoran maupun AUM. Sebab rerata gedung Muhammadiyah dibangun pada tahun 70 dan 80 an.

“Dan saya kira Muhammadiyah juga sedang mendorong dengan tajdidnya, atau pembaruannya dengan sustainable innovation,” katanya.

Untuk mendorong realisasi agenda-agenda besar itu, imuh Hilman, Majelis, Lembaga, Ortom, termasuk AUM untuk bekerja sama secara baik dan saling memberi profit.

Sementara itu, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin menjelaskan, kerja sama dengan PT. Adira Finance ini berfokus pada pemberdayaan bidang otomotif dan ekonomi.

Ada beberapa klausul dalam MoU ini, antara lain membangun kewirausahaan sosial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk juga membuka peluang magang bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) berlisensi.

Di sisi lain, Yusron menyampaikan terima kasih telah diterima untuk bekerja sama dengan Muhammadiyah. Pada tahap awal ini, kerja sama akan dilanjutkan sinergi program dengan MPM PP Muhammadiyah.

“Menurut kami, kerja sama ini bukan sekadar kerja sama. Tapi lebih kepada kegiatan yang lebih terpadu, yang ujungnya membangun ekosistem,” katanya.

Melihat tantangan ekosistem bisnis ke depan yang kompleks. Oleh karena itu bekerja sama dengan Muhammadiyah adalah keniscayaan untuk membangun ekosistem bisnis syariah yang menjanjikan.

MPM.OR.ID, TIMOR TENGAH SELATAN – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah kembali resmikan mata air di Desa Tliu, Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada (10/2).

Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin menjelaskan, mata air ini merupakan sepenuhnya digunakan dan untuk kebermanfaatan masyarakat Desa Tliu.

Sumber mata air ini berada diberi nama Oe Upun. Yamin mengungkapkan, nama itu digunakan karena sumber mata air ini dikelilingi pohon mangga. Dia berharap dengan pengelolaan yang lebih rapi, akan memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.

“Dengan adanya yang kedua ini, baik dengan pertama dan yang kedua itu di angka 116, dari sekitar 230 KK (Kepala Keluarga). Alhamdulillah sumber mata air ini sudah melayani sampai lebih dari 500 jiwa,” katanya.

Pada kesempatan ini Yamin menyampaikan syukur kepada Allah SWT, serta berterima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam program ini seperti Universitas Muhammadiyah (UM) Kupang, PWM NTT, dan masyarakat sekitar. 

“Dan ditopang – didukung juga oleh Danone Indonesia. Kolaborasi ini menghadirkan sumber mata air yang insyallah bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Apresiasi untuk masyarakat diberikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Nusa Tenggara Timur (NTT), Mukhsin Masri. Khususnya ke Suku Ita yang mengikhlaskan sumber mata air di lahannya digunakan bagi masyarakat luas.

Kolaborasi Menjaga Persatuan di Tengah Perbedaan

Sebagaimana diketahui, sumber mata air kedua yang diberi nama Oe Upun ini berada di lahan milik Suku Ita. Meski berada dalam satu administrasi Desa Tliu, namun adat istiadat tetap dijalankan dengan bijak.

“Semoga sumber mata air ini dapat memberi manfaat dengan baik. Di sisi lain juga untuk tetap menjaga kekompakan,” pesan Mukhsin.

Senada dengan itu, Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Kupang, Nazaruddin Malik ikut berbahagia dan tergugah. Sehingga ke depan lokasi ini diharapkan akan merasakan dampak dari UM Kupang.

“Kami berharap Universitas Muhammadiyah Kupang nanti bisa melanjutkannya dengan membangun lingkungan dan ekonomi yang bisa mendorong masyarakat lebih produktif,” katanya.

Air menurutnya merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mendesak bagi manusia. Namun di beberapa tempat di NTT, air masih menjadi masalah tersendiri dan menunggu untuk diberikan solusi.

Sementara itu, Senior Manager Public Affair and Sustainability Danone Indonesia, Firman Kusuma mengapresiasi Muhammadiyah, khususnya MPM PP yang berkolaborasi untuk memberi manfaat.

Dia menjelaskan, kerja sama ini telah dijalankan sejak 2023 dan berharap akan terus dilanjutkan. Terlebih program penyediaan untuk air sebagai kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia.

Terbantu Air Menyatukan Perbedaan, Membantu Semua

Rasa syukur juga dipanjatkan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Amanuban Timur, Abdul Kadir. Kehadiran Muhammadiyah di tempat tinggalnya tidak hanya bermanfaat bagi muslim, tapi bagi semua.

“Semoga dengan adanya sumber mata air yang kedua ini, dapat merekatkan persatuan umat beragama di desa kami semakin kuat,” ungkapnya.

Sebagai tetuah di kawasan yang majemuk, Abdul Kadir mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi warga Desa Tliu.

Segendang sepenarian dengan Abdul Kadir, senyum merekah terlihat pada wajah Kepala Suku Ita, Semi Ita. Dirinya didaulat menyambut rombongan MPM, UM Kupang, PWM NTT, serta Danone Indonesia dengan berkuda.

“Tentu kami ikut senang, kami memiliki tanah bermanfaat untuk kita-kita semua. Terbantu oleh semua – majelis pemberdayaan Muhammadiyah,” katanya.

Setelah menjemput rombongan dengan berkuda, Semi Ita kemudian menyambut kedatangan tamu dengan bahasa Banam yang dibacakan olehnya serta masyarakat Suku Ita yang lain.

Sumber mata air Oe Upun menjadi satu kesatuan dengan program MPM Feto Mone. Oe Upun terintegrasi dengan sumber mata air Oe Bone, Oe Fau, serta sumber mata air Ahmad Yamin yang pertama kali ditemukan MPM PP tahun 2018.

MPM.OR.ID, METRO – Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat, Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) Kota Metro resmi memulai tahapan survei lokasi dan verifikasi lapangan untuk program RTL survei lokasi Mitra JATAM. 

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah dicanangkan sebelumnya untuk mengakselerasi pemberdayaan ekonomi jamaah. Dalam survei perdana yang digelar pada Selasa (27/1) tim verifikasi JATAM memfokuskan pada pengembangan di sektor perunggasan (unggas).

​Ketua JATAM Metro, Adi Mutakin menjelaskan, pemilihan sektor unggas pada tahap awal ini didasari oleh analisis ekonomi strategis. Unggas dinilai memiliki siklus panen yang relatif cepat (short-term), sehingga mampu memberikan dampak perputaran ekonomi langsung bagi mitra binaan. 

“Ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebuah gerakan pemberdayaan yang terukur. Kami ingin memastikan lahan-lahan tidur milik jamaah bertransformasi menjadi aset produktif yang mampu menopang kedaulatan pangan lokal,” ujar Adi di sela-sela kegiatan survei.

​Sementara itu, Pembina JATAM Lampung yang juga merupakan konsultan peternakan, Drh. Purnama Edy turut memberikan pendampingan dalam proses verifikasi ini. 

Ia menekankan bahwa keberhasilan program Kandang Mitra tidak hanya bergantung pada semangat, tetapi juga pada kelayakan teknis dan manajemen pemeliharaan yang ketat.

​Menurut Drh. Purnama Edy, aspek kesehatan lingkungan dan bio security menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam budidaya unggas modern. Pendampingan ini diharapkan mitra hanya sekadar memelihara, tapi harus berorientasi bisnis yang profesional. 

“Oleh karena itu, survei ini sangat krusial untuk memastikan lokasi kandang memenuhi syarat kesehatan ternak, sirkulasi udara yang baik, serta jarak yang aman dari pemukiman. Kita ingin mencetak peternak yang bankable dan berkelanjutan, bukan sekadar musiman,” tegasnya.

​Adi Mutakin menanggapi tingginya animo masyarakat yang mendaftarkan lahannya. Akan tetapi tidak dengan serta merta diakomodir, sebab JATAM menerapkan sistem survei berbasis kloter atau gelombang. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas verifikasi agar setiap lokasi mendapatkan analisis kelayakan yang komprehensif, mulai dari aspek lingkungan hingga akses logistik. 

“Bagi calon mitra yang belum mendapatkan giliran survei hari ini, kami mengimbau untuk tidak khawatir. Data Anda sudah masuk dalam inventaris kami. Tim teknis telah menyusun jadwal survei susulan untuk kloter berikutnya yang akan segera dilaksanakan,” tambah Adi Mutakin.

​Langkah sistematis JATAM ini diharapkan menjadi pilot project pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian modern yang profesional, transparan, dan berkemajuan. (adi/pri)

MPM.OR.ID, SURABAYA – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengukuhkan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) se Jawa Timur (Jatim) pada Ahad (25/1) di Surabaya.

Hadir dalam pengukuhan itu, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin beserta jajaran, serta Ketua PDM Surabaya dan jajarannya.

Pengukuhan ini mengambil tema “Menguatkan Ukhuwah, Meneguhkan Dakwah Maritim Nelayan Muhammadiyah.” Melalui JALAMU Jatim diharapkan terbangun pemahaman bersama dan sinergi yang lebih kuat dalam mengembangkan dakwah dan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir.

Pengukuhan JALAMU se-Jatim ini mendapat apresiasi dari Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. Keberadaan JALAMU diharapkan akan menjadi pembela nasib nelayan di Indonesia.

“Itu menjadi salah satu gambaran bahwa nelayan ini orang-orang – masayrakat yang hidupnya berjuang dengan sungguh-sungguh memanfaatkan rizki dari Allah,” katanya.

Pada kesempatan ini Busyro kembali menegaskan keberpihakan Muhammadiyah kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas. Tidak hanya kepada kelompok nelayan, tapi juga ke berbagai masyarakat dengan kluster mata pencarian lainnya.

Faktanya, tak sedikit masyarakat pinggiran – termasuk nelayan mengalami nasib buruk dari adanya pembangunan. Mereka tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan.

Busyro meminta, kelompok-kelompok masyarakat pinggiran harus menjadi concern utama dari sebuah pembangunan. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru memperdalam ketimpangan kelas di Indonesia.

Sementara itu, M. Nurul Yamin dalam sambutannya menyampaikan, dakwah ke kelompok nelayan merupakan amanah dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta tahun 2022 lalu, yakni penguatan dakwah bagi kelompok akar rumput.

“Oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat untuk melakukan pemberdayaan salah satunya adalah sektor nelayan di samping pertanian, juga difabel, kelompok buruh, daerah 3T, kelompok dhuafa dan mustadh’afin lainnya,” katanya.

Sementara pengucapan ikrar JALAMU dipimpin langsung oleh Ketua JALAMU Pusat, Muhammad Prima Putra. Salah satu poin menarik dari ikrar tersebut adalah gerakan kembali melaut bagi generasi nelayan masa depan (generasi muda).

MPM.OR.ID, SLEMAN – Meski Islam turun dari langit, tapi Islam diturunkan memberikan manfaat bagi bumi. Maka Islam harus kontekstual bagi kehidupan umat manusia, termasuk alam di mana manusia berpijak.

Inti pesan itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas pada Rabu (21/1) dalam Stadium General Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) yang diselenggarakan MPM PP Muhammadiyah di Sleman.

Busyro menjelaskan, tauhid yang diajarkan agama Islam bagi Muhammadiyah bukan sebagai sistem keyakinan normatif semata. Tapi sebagai ‘alasan’ untuk bergerak dan bertindak memberi manfaat bagi seluruh alam.

Oleh karena itu, tauhid bagi Muhammadiyah dijadikan sebagai sistem kepercayaan etis yang kontekstual untuk manusia. Busyro mengistilahkan dengan, meski Islam agama yang turun dari langit tapi bukan agama langitan.

Mengutip Mohammad Amin Rais, Busyro menjelaskan tentang Tauhid Sosial sebagai alat untuk menggempur ketimpangan. Dari konsep tersebut, menurutnya tauhid dikonseptualisasi sehingga operatif bagi kemanusiaan.

“Di samping dapat menjadikan Islam tetap relevan dalam perkembangan zaman. Makna relevan dengan perkembangan zaman saya kaitkan dengan tajdid,” ungkapnya.

Tajdid menurut Busyro memiliki dua makna yaitu sebagai pemurnian (purifikasi) dan pembaruan (dinamisasi). Semangat tajdid ini menurutnya yang mengantarkan Muhammadiyah bisa leading sampai sejauh ini.

Keunggulan Muhammadiyah di berbagai bidang itu, imbuhnya, bukan untuk dibanggakan tapi harus disyukuri. Kebangaan yang berlebihan dikhawatirkan akan melalaikan dan menjadikan Muhammadiyah mengalami stagnasi.

Oleh karena itu, Busyro mengajak kepada peserta SEKAM dan kader-kader muda Muhammadiyah untuk melakukan tafsir progresif dengan pendekatan yang dikodifikasi oleh Muhammadiyah melalui Manhaj Tarjih.

Dia menjelaskan, Manhaj Tarjih yaitu penafsiran yang menggunakan pendekatan integratif sistemik dengan menggunakan bayani (teks), burhani (konteks), serta irfani (intuisi).

“Tafsir ini tidak hanya untuk Al Qur’an dan Hadis (saja), tapi juga digunakan untuk melihat fakta-fakta sosial, kebijakan politik yang nantinya akan berdampak pada manusia,” katanya.

Menurutnya, segala persoalan termasuk bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini termasuk yang lalu-lalu harus dilihat secara komprehensif. Sebab kerap kali masalah hulunya – dalam hal ini kebijakan tidak tersorot.

Muhammadiyah sebagai ‘bidan’ yang membantu melahirkan Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meluruskan arah kebijakan yang dibuat pemerintah. Jangan sampai kebijakan justru merugikan.

MPM.OR.ID, SLEMAN – Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) yang diselenggarakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi dibuka pada Rabu (21/1).

Pembukaan dilakukan secara langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah, Irwan Akib di BBPPMPV Seni Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Irwan Akib mengapresiasi SEKAM jadi bagian pendidikan pencerahan.

Pendidikan bagi Muhammadiyah, tutur Irwan adalah upaya pencerahan kesadaran keTuhanan yang menghidupkan, mencerdaskan dan membebaskan. Maka SEKAM diharapkan menjadi bagian integratif dengan semangat pendidikan itu.

Ke depan para peserta SEKAM ke-23 ini bisa menjadi bagian gerakan pemberdayaan di kelompok-kelompok marjinal, seperti petani, nelayan, buruh termasuk buruh migran, serta masyarakat miskin kota.

Melalui pelatihan dari SEKAM, diharapkan kader pemberdaya yang akan terjun mendampingi masyarakat tidak sekadar datang, memberi, dan pergi. Sebab pemberdayaan bagi Muhammadiyah lebih dari itu.

Melalui agenda ini, pendamping masyarakat diharapkan memiliki semangat yang perubahan radikal di kelompok masyarakat. Terutama pada sisi tradisi, budaya atau kebiasaan boros yang maladaptif.

“Bahkan kalau kita amati, hal mendasar seperti kebiasaan harus diubah. Misalnya saja kelompok nelayan yang tidak memiliki literasi keuangan. Setelah melaut, dapat uang lalu habis,” ungkapnya.

Pendekatan setiap kelompok masyarakat menurutnya berbeda-beda, dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa membangun komunikasi dengan mereka. Keahlian ini bisa didapatkan melalui pelatihan SEKAM ini.

Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin meminta peserta SEKAM jadi motor pemberdayaan masyarakat. Yamin menyebut pemberdayaan bertujuan untuk mendorong dari dalam masyarakat sehingga mereka berdaya.

“Itulah (pemberdayaan) mengangkat, mengungkit potensi masyarakat,” ungkap Nurul Yamin.

Selain daya dorong, pemberdayaan juga harus memiliki daya tarik sehingga bisa membuka wawasan masyarakat yang selama ini terkungkung perilaku maladaptif, dan pengetahuan yang selama ini tidak terbuka.

Namun demikian, gerakan pemberdayaan tidak semudah seperti yang dituliskan di atas kertas. Sebab fakta di lapangan kerap kali lebih kompleks. Maka berbagai pendekatan akan dikenalkan di SEKAM ini.

Yamin pada sambutannya menyinggung tentang pendekatan pendidikan Orang Dewasa. Namun, ketika bertemu dengan konteks pendekatan harus disesuaikan sehingga dakwah pemberdayaan dapat dilakukan secara maksimal.

MPM.OR.ID, YOGYAKARTA – Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir menyelenggarakan Sosialisasi Jamaah Tani Muhammadiyah (JALAMU) pada Kamis (8/1) secara daring berpusat di Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta.

Anggota Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Muhammadiyah, Muhammad Prima Putra menjelaskan, JALAMU merupakan bagian dari dakwah pencerahan Muhammadiyah, dengan visi mewujudkan masyarakat pesisir mandiri, berdaulat pangan, dan berkelanjutan.

Melalui JALAMU, Prima berharap akan bisa menelurkan konsep Kampung Berkemajuan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Kampung Berkemajuan ini berdiri di atas empat pilar yaitu sehat, produktif, berjemaah, dan inklusif.

Sedangkan untuk ranah gerak, JALAMU akan bergerak di empat ranah kerja yaitu ekonomi dengan pembentukan koperasi, lingkungan dengan rehabilitasi mangrove dan karang, edukasi dengan sekolah perempuan pesisir, serta teknologi yaitu penyediaan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan dan pemasaran.

“Namun demikian, sepertinya kami di pusat tentunya tidak lebih banyak mengambil peran dari pada bapak – ibu di daerah, wilayah, cabang, maupun ranting. Sehingga kita harap ada diskusi lebih lanjut MPM wilayah, daerah bisa menjadi motor penggerak untuk memberdayakan nelayan dan pesisir di tempat masing-masing,” katanya.

Meski JALAMU akronim Jamaah Nelayan Muhammadiyah, namun untuk keanggotaan sifatnya inklusif. Selain nelayan dan masyarakat pesisir, Prima menegaskan, akademisi atau pakar, pedagang ikan, serta pemerhati lingkungan dapat bergabung menjadi anggota JALAMU.

MPM.OR.ID, YOGYAKARTA – Indonesia sebagai negara maritim, namun kelompok nelayan masih sering dipinggirkan. Oleh karena itu, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masifikasi pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir.

Ajakan itu disampaikan oleh Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin pada Kamis (8/1) dalam agenda Sosialisasi Pedoman Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU) yang diselenggarakan secara daring dari Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Yamin mengajak untuk memasifkan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir melalui pembentukan JALAMU. Dia berharap supaya JALAMU ini dibentuk di setiap wilayah, daerah, bahkan cabang Muhammadiyah disesuaikan dengan konteks kelokalan masing-masing.

“Kita tahu bersama bahwa program strategis MPM, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang sesuai hasil Rakernas MPM 2023, salah satunya menempatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan jadi program strategis nasional,” katanya.

Sebagai negara dengan 70 wilayahnya adalah lautan, Indonesia menjadi negara bahari yang luas, namun disayangkan mayoritas keluarga nelayan di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan menurut data BPS, nelayan menyumbang 25 persen total angka kemiskinan Indonesia.

Besarnya ketimpangan pada kelompok nelayan menuntut untuk segera dientaskan. Maka dengan kesadaran itu, pemberdayaan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir jadi program strategis Muhammadiyah. Untuk itu, MPM di berbagai level tingkatan diharapkan berderap untuk memberdayakan kelompok nelayan.

“Maka forum ini selain sebagai forum konsolidasi, secara kelembagaan, kemudian beberapa aktivitas dan kegiatan yang mungkin bisa pada siang hari ini bisa kita diskusikan secara bersama-sama,” tutur Yamin.

Untuk peningkatan produksi perikanan, menurut Yamin intervensi pemberdayaan tidak hanya pada masyarakat pesisir. Namun pemberdayaan juga bisa dilakukan ke masyarakat yang jauh dari laut, bahkan di perkotaan – dengan gerakan urban fishing.

MPM.OR.ID, YOGYAKARTA – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah selenggarakan Outlook 2026 pada Sabtu (3/1) di Gedoeng Moehammadijah, Kota Yogyakarta.

Menyampaikan sambutan secara daring, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief menyebut agenda ini menjadi tempat untuk memikirkan ulang model pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang dan dilaksanakan MPM.

“Ini membutuhkan pemikiran yang terus menerus untuk bisa dikembangkan, dalam hal ini bagaimana arah baru dari pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan Muhammadiyah ke depan,” tutur Hilman.

Melihat jauh ke depan, Hilman menyodorkan pertanyaan, jika selama ini gerakan pemberdayaan Muhammadiyah menggunakan basis pendanaan dari filantropi islam, namun sampai kapan pola ini akan terus bisa dijalankan?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, Hilman menawarkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan filantropi sekaligus kewirausahaan atau bisa disebut sebagai philantropreneurship.

Guru Besar Filantropi Islam ini menjelaskan, pemberdayaan lebih tepat diterjemahkan sebagai empowerment daripada development. Hilman menjelaskan, development lebih kepada fasilitas yang disediakan bagi masyarakat.

“Tetapi kalau empowerment itu lebih kepada internal – memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, menambah tenaga (kelompok masyarakat),” katanya.

Secara definitif, empowerment merujuk pada proses masyarakat untuk memiliki kemampuan dan kapasitas supaya membuat keputusan sendiri bagi hidup mereka – masyarakat lebih mandiri tidak tergantung pada entitas eksternal.

Namun demikian, Hilman memandang selama ini yang dilakukan oleh MPM adalah development sekaligus empowerment. 

Merujuk beberapa literatur, menurutnya masa depan pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi baru dalam rangka memperkuat masyarakat untuk mentransformasi masa depannya.

Menyambung Agenda Muktamar 48

Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin dalam sambutannya mengatakan, tema agenda MPM Outlook 2026 adalah “Masyarakat Berdaya, Indonesia Berjaya”. Agenda ini dihadiri internal MPM PP Muhammadiyah dan berbagai media.

MPM Outlook 2026 merupakan bagian agenda rutinan yang dilakukan oleh MPM PP Muhammadiyah – dengan kemasan berbeda. Sebab sebelum-sebelumnya diselenggarakan berbentuk Rapat Konsolidasi.

Usaha MPM melihat tahun 2026 dilakukan atas kesadaran waktu, Yamin menjelaskan, kehidupan manusia terbagi ke dalam tiga waktu, yakni kemarin, sekarang, dan masa depan.

“Dalam persiapan melangkah ke depan – dalam konsolidasi itu kita tidak boleh takut melakukan repositioning, bahkan melakukan replacement kalau diperlukan. Karena dinamika sosial terus berjalan secara distributif,” ungkap Yamin.

Namun demikian, seluruh gerak langkah yang dilakukan MPM menjadi satu tarikan nafas dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah – khususnya dalam program prioritas yang dihasilkan di Muktamar 48 itu.

Dari delapan program prioritas Muktamar 48, MPM fokus pada nomor tiga yaitu memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput dalam kesatuan langkah Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Dakwah Kultural, dan Dakwah Komunitas.