Oleh: Wahyudi Nasution
Pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Pegiat Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM), Ketua LPUMKM PDM Klaten

Setiap kali Iduladha tiba, gema takbir terdengar di masjid dan kampung-kampung. Ibadah kurban hadir sebagai simbol ketaatan sekaligus solidaritas sosial. Namun di balik semarak itu, terselip sebuah pertanyaan yang jarang kita ajukan: mengapa bagi sebagian umat, kurban hari ini terasa kian mahal? Bukan hanya mahal secara ekonomi, tetapi juga secara sosial?

Kita patut bersyukur, dalam beberapa tahun terakhir pengelolaan kurban mengalami kemajuan yang signifikan. Peran takmir masjid, lembaga sosial, hingga ormas seperti Muhammadiyah semakin profesional. Distribusi semakin tertata, manfaat semakin luas.

Bahkan, inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) melalui program pengolahan daging kurban menjadi makanan kaleng seperti RendangMu menunjukkan bahwa kurban kini tidak hanya berhenti pada pembagian sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem ketahanan sosial dan respons kebencanaan. Ini adalah lompatan penting yang patut diapresiasi.

Standardisasi Sosial dalam Pelaksanaan Ibadah Kurban
 
Namun di tengah kemajuan itu, ada satu gejala yang perlu kita cermati dengan jernih. Kurban semakin identik dengan sapi. Di banyak tempat, sapi seolah menjadi standar utama, sementara kambing atau domba perlahan bergeser menjadi pilihan kedua. Tidak ada yang salah dengan sapi, tidak pula dengan sistem patungan. Semua sah dalam syariat.

Tetapi persoalannya bukan pada jenis hewan, melainkan pada cara kita memaknainya. Di banyak desa, kemampuan ekonomi masyarakat tidak hadir dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk ternak kecil berupa beberapa ekor kambing atau domba yang dipelihara dengan sabar dari hari ke hari. Di situlah sebenarnya letak kemampuan berkurban masyarakat kecil.

Di sisi lainnya, ketika kurban lebih banyak dimaknai dalam skema sapi yang membutuhkan iuran relatif besar, maka kemampuan itu seperti kehilangan jalannya. Seorang petani bisa saja menjual dua ekor kambingnya, tetapi hasilnya belum tentu cukup untuk mengikuti iuran membeli seekor sapi.

Di titik inilah terjadi pergeseran yang halus tapi nyata. Secara syariat sebenarnya mampu, tetapi pada sisi sosial menjadi sebaliknya. Tidak sedikit masyarakat kecil yang akhirnya memilih tidak berkurban. Bukan karena tidak punya, tetapi karena merasa tidak cukup. Mereka ragu, malu, bahkan minder jika hanya berkurban kambing. Seolah-olah ibadah itu memiliki “standar sosial” yang harus dipenuhi. Padahal dalam ajaran Islam, berkurban satu kambing untuk satu orang adalah kurban yang utuh dan sempurna.

Fenomena ini menunjukkan adanya pengeksklusifan yang tidak kasat mata. Akses terhadap ibadah tidak dibatasi oleh ajaran agama, tetapi menjadi sempit karena konstruksi sosial yang kita bangun bersama tanpa disadari.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka kurban berpotensi bergeser menjadi ibadah yang secara praktis lebih mudah diakses oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Sementara masyarakat kecil, yang sejatinya memiliki kemampuan sesuai kadar mereka, justru perlahan menjauh. Kita tentu tidak menginginkan hal itu.

Membebaskan Ibadah dari Sekadar Simbol Hewan

Kisah Ibrahim dan Ismail mengajarkan bahwa inti kurban adalah ketaatan total kepada Allah. Ketika pengorbanan itu ditebus dengan seekor domba, terdapat pesan simbolik yang sangat kuat, bahwa nilai kurban tidak terletak pada besar kecilnya hewan, tetapi pada keikhlasan dan ketakwaan.

Al-Qur’an pun menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging maupun darahnya, melainkan ketakwaan. Maka setiap bentuk kurban yang dilakukan dengan ikhlas—baik kambing, domba, sapi, maupun unta memiliki nilai yang sama di hadapan Allah.

Di sinilah kita perlu melakukan refleksi bersama. Kemajuan dalam manajemen kurban harus terus didorong. Inovasi seperti yang dilakukan LAZISMU adalah contoh baik bagaimana ibadah bisa memberi dampak lebih luas. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa kurban tetap inklusif, tetap membuka ruang bagi semua, bukan hanya sebagian.

Peran takmir masjid, para dai dan mubaligh, serta lembaga keagamaan menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga arah. Menjaga agar kambing tetap bermartabat sebagai hewan kurban, menjaga agar tidak muncul standar sosial yang membebani. Dan yang terpenting, menjaga agar setiap muslim merasa memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah.

Kurban pada hakikatnya adalah ibadah yang membebaskan. Ia memberi ruang bagi setiap orang untuk mendekat kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, bukan sekadar tentang siapa yang paling besar hewannya, tetapi siapa yang paling tulus pengorbanannya. Karena itu, menjaga kurban tetap membumi adalah bagian dari menghadirkan keadilan dalam beribadah. Agar suatu hari nanti, seorang petani bisa kembali berkata dengan tenang, “Aku tidak ikut sapi, tapi aku tetap bisa berkurban.” Dan itu cukup. Sangat cukup.

MPM.OR.ID, KEBUMEN- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan kunjungan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen pada Jumat, (17/4/2026). Bertempat di Gedung Dakwah PDM Kebumen, kunjungan kali ini bermaksud untuk silaturahmi sekaligus evaluasi pelaksanaan Jambore Nasional (JAMNAS) I Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang telah terselenggara pada september tahun lalu.

M Nurul Yamin selaku Ketua MPM PP Muhammadiyah dalam sambutannya menuturkan bahwa pelaksanaan Jambore Nasional JATAM perdana yang diembankan kepada Kebumen ini sukses terselenggara dengan baik, ia mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan kegiatan setelah Jambore Nasional I JATAM ini.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kebumen telah menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Jambore ini, kegiatan dapat terselesaikan dengan baik dan sangat banyak kesan baik yang disampaikan oleh peserta. Harapan untuk penyelenggaraan tahun berikutnya, PDM Kebumen masih memberikan dampingan kepada tuan rumah selanjutnya terkait suksesi kegiatan Jambore yang akan datang, ucapnya.

Di sisi lain, Yamin juga menambahkan bahwa kegiatan Jambore Nasional I JATAM sangat penting bagi keberlangsungan Jamaah Tani. Pasalnya, kegiatan ini memberikan ruang untuk menuangkan gagasan secara langsung dari petani.

“Jambore Nasional JATAM memiliki peranan vital sebagai forum yang mengintegrasikan Jamaah Tani Muhammadiyah dalam memunculkan gagasan baru bagi keberangsungan pertanian yang berada di Indonesia. Melalui Jambore ini kita memberikan ruang-ruang pertemuan untuk mereka, setelah ini evaluasi terhadap kegiatan Jambore Nasional perdana semoga bisa kita selesaikan sehingga kegiatan jambore selanjutnya dapat berjalan lebih bagus lagi,” pungkas Yamin.

Selaku tuan rumah, Ketua PDM Kebumen Joko Purnomo menambahkan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas amanah yang diberikan oleh MPM PP Muhammadiyah.

“Tentunya kami sangat bersyukur atas tanggung jawab ini, kegiatan Jambore dapat berjalan dengan sukses meskipun masih ada beberapa catatan kecil yang perlu kami perhatikan lagi. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah MPM PP Muhammadiyah berikan, kami berharap kegiatan dan silaturahmi seperti ini masih terjaga,” pungkasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan MPM PP Muhammadiyah bersama PDM Kebumen ini berjalan dengan baik, peserta forum melakukan diskusi dan tanya jawab secara bergantian.

Framanahadi

MPM.OR.ID, Cirebon- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi merilis program Desa Migran Berkemajuan yang bertajuk “Kick Off Rintisan Program Pemberdayaan Desa Migran Berkemajuan melalui Kemandirian Ekonomi, Sosial-Keagamaan, dan Perlindungan Hukum Komunitas SaranMu (Sahabat Migran Berkemajuan)” bertempat di Aula Desa Muara, Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025).

SaranMu merupakan komunitas pemerhati sektor pekerja migran yang berada di bawah naungan Divisi Advokasi dan Jaringan Publik, MPM PP Muhammadiyah. Melalui program Desa Migran Berkemajuan, SaranMu menginisiasi pembentukan fasilitator dan anggota yang telah dibekali pelatihan khusus sebagai salah satu upaya memperpanjang dakwah jaringan akar rumput.

Dilatarbelakangi oleh maraknya isu pekerja migran yang kian hari kian mengkhawatirkan, SaranMu menilai bahwa diperlukan adanya langkah edukasi sebagai upaya mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kesalahan ekosistem pekerja migran ini, hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Ma’ruf selaku Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah dalam sambutannya.

“Pelaksanaan kegiatan ini didasari oleh keberpihakan Muhammadiyah terhadap masyarakat, salah satunya adalah isu pekerja migran yang butuh perhatian khusus. Belakangan marak sekali kasus-kasus TPPO yang berkedok agen pelatihan pekerja bagi para pekerja migran, maka dari itu Desa Muara dipilih berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh rekan-rekan pengurus SaranMu MPM PP Muhammadiyah, Cirebon menjadi salah satu penyumbang pekerja migran terbesar di negara kita, yang telah tersebar di mancanegara,” tuturnya.

Di samping itu, Ma’ruf juga menjelaskan bahwasanya adanya program ini sebagai sarana perbaikan ekosistem pekerja migran yang lebih komprehensif untuk keberadaan pekerja migran.

“Muhammadiyah mendorong betul pengelolaan yang terintegrasi dari keberadaan pekerja migran ini, melalui SaranMu harapannya kita dapat memberikan pendampingan komprehensif untuk keberlangsungan Desa Migran Berkemajuan, perhatian yang kita berikan tidak hanya sebelum keberangkatan, namun juga ketika keberangkatan, serta purna migran. Langkah ini kami tempuh sebagai hajad untuk menyejahterakan masyarakat pekerja migran, baik dari sisi pekerja maupun keluarganya,” ucapnya.

Ma’ruf juga menambahkan bahwa program Desa Migran Berkemajuan bukan program eklusif yang hanya dinikmati oleh satu pihak, namun terbuka bagi seluruh umat yang memiliki keinginan untuk bekerja sama memperbaiki ekosistem pekerja migran lebih baik, baik dari sisi pemerintahan maupun instansi lainnya.

Peluncuran ini diikuti oleh 28 orang yang tergabung dalam keanggotaan SaranMu Desa Muara, dan dihadiri oleh perwakilan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Barat, PDM Cirebon, dan Pemerintah Desa Muara.

Penulis:Framanahadi

MPM.OR.ID, YOGYAKARTA — Koordinator Nasional Program Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM) PPM menggelar Sertifikasi Chef Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Sabtu, (22/11) di Kampus Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Program MBM merupakan inisiatif penyediaan makan bergizi gratis bagi pelajar, yang dijalankan melalui dapur-dapur SPPG di berbagai wilayah. Dalam agenda sertifikasi yang berlangsung selama 2 hari ini, sebanyak 44 peserta dari tujuh provinsi mengikuti rangkaian uji berupa uji mandiri, ujian tertulis, praktik atau demonstrasi, serta wawancara.

Hari pertama berupa pemberian teori dan dilanjutkan hari berikutnya dengan praktik berdasar teori yang telah dipelajari. Sertifikasi dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gunadharma Utama, dengan masa berlaku sertifikat tiga tahun.

Sekretaris Koordinator Nasional MBM PPM, Ahmad Ma’ruf, menjelaskan bahwa sertifikasi ini menjadi bagian dari agenda resmi Kornas sebagai upaya memastikan dapur SPPG dikelola berdasarkan standar kompetensi yang baik. Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama para chef, menjadi kunci untuk memastikan kualitas menu dan keamanan makanan.

 “Kami ingin setiap dapur SPPG Muhammadiyah memiliki minimal satu chef tersertifikasi agar layanan makan bergizi bagi anak-anak benar-benar terjamin,” ujarnya.

Ma’ruf menambahkan bahwa sertifikasi ini akan kembali difasilitasi pada gelombang berikutnya mengingat masih terdapat dapur SPPG yang belum mengikuti batch pertama. 

“Kegiatan ini kami tetapkan sebagai menu wajib Kornas agar dapur SPPG dikelola secara profesional dan sesuai persyaratan Badan Gizi Nasional,” tambahnya.

Perwakilan dari LSP Gunadharma Utama, Ndaru Prasostono, mengapresiasi antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah. Ia menyampaikan bahwa rangkaian uji yang diberikan disusun untuk memastikan chef memahami standar pengolahan makanan sehat dan aman.

 “Berbagai proses yang kami lakukan adalah supaya para juru masak di SPPG nantinya dapat menerapkan ilmu yang diperoleh, mulai dari persiapan hingga pengiriman makanan ke sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan” jelasnya.

Salah satu peserta, Lina Marlina dari SPPG Sindangrasa 2 Ciamis, menyatakan bahwa sertifikasi ini menjadi pengalaman berharga untuk mendukung keberhasilan program MBM.
“Saya mengikuti pelatihan ini agar bisa berkontribusi lebih baik dalam program MBM. Alhamdulillah seluruh proses berjalan baik, dan asesor serta panitianya sangat membantu selama masa sertifikasi” tuturnya.

MPM.OR.ID, GOMBONG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah dinilai mampu memperkuat ekosistem pemberdayaan, khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Program ini tidak hanya memberikan kepastian pasar dengan harga yang wajar bagi para petani, tetapi juga membuka peluang kerja yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh M. Nurul Yamin, Ketua Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada acara Jambore Nasional I Jamaah Tani Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Gombong, Sabtu (20/09/2025).

“Dengan adanya program MBG, para petani mendapatkan kepastian pasar dengan harga yang wajar. Di sisi lain, program ini juga membuka peluang kerja yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan, bila kelompok miskin mendapat ruang partisipasi untuk ikut bekerja di program strategis nasional ini” ujar Nurul Yamin.

Implementasi MOU dengan Badan Gizi Nasional

Bagi Muhammadiyah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan implementasi konkret dari Memorandum of Understanding (MOU) antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Badan Gizi Nasional yang telah ditandatangani pada saat Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2024.

“Alhamdulillah, sampai saat ini program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Muhammadiyah berjalan lancar,” ungkap Nurul Yamin.

Tiga Pilar Utama Program MBG Muhammadiyah

Menurut Nurul Yamin, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Muhammadiyah menekankan pada tiga hal penting yang menjadi fondasi keberhasilan program: 1) Keamanan Pangan; 2) Tata Kelola Profesional; dan 3) Ekosistem yang Terintegrasi

Kolaborasi Menyeluruh untuk Kesuksesan Program
Muhammadiyah mengajak seluruh elemen, baik internal maupun eksternal, untuk bersama-sama menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Di bawah koordinasi Koordinator Nasional (Kornas) dan Koordinator Wilayah (Korwil), Muhammadiyah yakin bahwa potensi yang ada dapat dimaksimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pelibatan Amal Usaha Muhammadiyah

Tidak hanya secara struktural, Muhammadiyah juga melibatkan berbagai potensi organisasi, termasuk Amal Usaha Muhammadiyah. “Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) misalnya, juga akan dilibatkan dalam berbagai peran untuk mendukung ekosistem ini,” jelas Nurul Yamin.

Pemberdayaan Akar Rumput
Dari sisi akar rumput, Muhammadiyah akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti misalnya Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM), Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU), Pelaku UMKM, dan Kelompok masyarakat lainnya

Keterlibatan mereka terutama difokuskan pada peran sebagai supplier bahan baku, sehingga menciptakan rantai nilai yang menguntungkan dari tingkat grassroot hingga implementasi program.

Meski demikian, Yamin menyatakan bahwa penyempurnaan sistem tata kelola program Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dilakukan untuk meminimalisir resiko dan kelemahan yang ada, sehingga program yang didukung penuh oleh Muhammadiyah ini diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi katalis pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

KEBUMEN – Perwakilan Panitia Jambore Nasional (Jamnas) 1 Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan kunjungan koordinasi sekaligus pengecekan lokasi pelaksanaan Jamnas I JATAM di Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo) pada (28/8).
Sesuai dengan perencanaan, Jamnas 1 Jatam akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 September 2025 di Kebumen. Mengangkat tema: “Daulat Pangan untuk Indonesia Berkemakmuran,” Jamnas ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi JATAM se-Indonesia yang menekankan isu ketahanan pangan di tanah air.
Kunjungan ini berfokus untuk memastikan kesiapan tempat, sarana, serta kelengkapan teknis lainnya yang akan digunakan pada gelaran Jambore Jatam mendatang. Kedatangan perwakilan panitia disambut hangat oleh Rektor Unimugo, Dr. Herniyatun, MKep., Sp. Mat. beserta panitia lokal.
“Kami haturkan terima kasih kepada MPM PP, yang sudah mengamanahkan kami sebagai tuan rumah kegiatan ini,” ucap Rektor Unimugo.
Unimugo menyambut baik kepercayaan yang diberikan. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan ini sebaik mungkin.
Dalam koordinasi tersebut, panitia membahas berbagai hal penting terkait keberlangsungan kegiatan, termasuk ketersediaan tenda luar ruangan, aula, ruang pertemuan, fasilitas toilet, konsumsi, serta dukungan keamanan dan kesehatan. Selain itu, kunjungan ini juga meninjau langsung beberapa lokasi di kampus Unimugo yang akan menjadi pusat kegiatan.
Selanjutnya, Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Budi Nugroho menyampaikan Jamnas I JATAM adalah hajat besar petani Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sekaligus juga menggembirakan warga Muhammadiyah akar rumput.
“Kedatangan kita kali ini untuk menyingkronkan berbagai agenda Jamnas JATAM ini, terlebih untuk acara pembukaan yang rencananya akan dihadiri lebih dari 1.000 peserta dan Jemaah atau penggembira,” kata Budi Nugroho, Sekretaris MPM PP Muhammadiyah.
Jambore JATAM yang pertama ini akan dihadiri oleh perwakilan petani dan kader Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, acara ini menjadi momentum untuk memperkuat peran kader Muhammadiyah di tengah masyarakat.

Semarang – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen menyatakan siap menyambut penyelenggaraan Jambore Nasional (JAMNAS) I Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang akan berlangsung pada 19–21 September 2025. Kepastian kesiapan itu dipaparkan langsung kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah dalam agenda silaturrahmi di Kantor PWM Jawa Tengah, Rabu (20/8/25).

Pertemuan tersebut dipimpin Ketua PDM Kebumen, Joko Purnomo, didampingi jajaran pengurus lainnya. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 800 peserta yang mendaftar mengikuti JAMNAS.

“Alhamdulillah, jumlah pendaftar terus bertambah. Kami optimis acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat besar,” ujar Joko.

Rangkaian kegiatan JAMNAS I JATAM nantinya akan mencakup sejumlah agenda penting. Di antaranya peluncuran varietas padi baru oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Forum Bisnis Pangan, Tabligh Akbar bersama Ustaz Adi Hidayat (UAH), hingga Aksi Gerakan Daulat Pangan.

Ketua PWM Jawa Tengah, Tafsir, mengapresiasi kesungguhan PDM Kebumen sebagai tuan rumah. Ia menilai jambore ini merupakan momentum strategis bagi Muhammadiyah dalam memperkuat kemandirian pangan.

“Kami memberi penghargaan atas upaya PDM Kebumen. Insyaallah acara ini sukses, apalagi mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” kata Tafsir.

Sementara itu, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM Jawa Tengah, Fatchur Rohman, menjelaskan bahwa pada momen JAMNAS akan diluncurkan varietas padi baru hasil inovasi Dewan Pakar MPM PWM Jawa Tengah, Totok Agung Dwi Haryanto.

“Varietas ini diberi nama ‘beras mentari’ oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kualitasnya sangat pulen, sebanding dengan beras Jepang,” ungkapnya.

Fatchur juga menambahkan bahwa Forum Bisnis Pangan akan mempertemukan para petani dengan kalangan industri, sehingga jalur distribusi bisa lebih terbuka dan produk pertanian lebih mudah terserap pasar.

“Dengan forum ini, petani tak perlu lagi kesulitan menjual hasil panen. Ada jembatan langsung menuju industri yang membuat pemasaran lebih terjamin,” jelasnya.

JAMNAS I JATAM merupakan hajatan perdana yang diselenggarakan secara nasional oleh Jamaah Tani Muhammadiyah. Keterlibatan pemerintah daerah memberi keyakinan besar bahwa kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses.

KEBUMEN – Jambore Nasional (Jamnas) I Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) akan digelar pada 19-21 September 2025 mengangkat tema “Daulat Pangan untuk Indonesia Berkemakmuran”.

Berlokasi di Kebumen, kegiatan ini diselenggarakan oleh Pengurus JATAM Pusat, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, berkolaborasi dengan unsur Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Cabang di Jawa Tengah.

JATAM merupakan kelompok tani binaan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pelaksanaan Jamnas Jatam kesatu ini merupakan perwujudan konkret Muhammadiyah akan isu kedaulatan pangan di tanah air.

Selaku tuan rumah kegiatan, Ketua PWM Jawa Tengah, Tafsir, mengajak peserta untuk menyukseskan Jambore Jatam yang perdana ini.

“Mari kita berbondong-bondong untuk menjadi peserta Jambore Jatam ini, kita berpartisipasi bersama untuk kesuksesan kegiatan ini,” ucapnya.

Tafsir juga berharap kegiatan ini berjalan sukses dan mendapat rida dari Allah SWT. Jamnas JATAM yang perdana ini akan diikuti oleh perwakilan Jamaah Tani dari seluruh tanah air.

Selain itu, juga diikuti oleh perwakilan Amal Usaha Muhammadiyah(AUM) yang memiliki keterikatan terhadap pangan serta pertanian.

Penulis: Framanahadi

Lampung – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah hadiri Temu Tani II yang digelar oleh Jatam Lampung. Kegiatan ini mengusung tema “Pertanian Organik: Prospek dan Tantangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional.” Acara yang berlangsung pada Sabtu (2/8) di Gedung Dekanat Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA) ini menjadi platform strategis untuk mempererat kolaborasi antara petani, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Ahmad Romadhoni, Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah, mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh JATAM Lampung dan menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. “Temu Tani ini merupakan langkah nyata dalam menjaga jejaring antar petani, sekaligus sebagai sarana untuk saling berbagi pengetahuan dan mengidentifikasi peluang bisnis dalam sektor pertanian,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tujuan Majelis Pemberdayaan Masyarakat adalah mengorganisir petani, mengatasi masalah kebijakan, anggaran, serta pasar yang kerap kali tidak bisa dikontrol oleh petani.

Eddy Waluyo, Ketua MPM PWM Lampung, dalam sambutannya menegaskan bahwa JATAM adalah wadah inklusif yang menerima petani dari berbagai latar belakang agama dan golongan. “Petani yang bergabung dengan JATAM tidak hanya dari Muhammadiyah, tetapi juga dari berbagai komunitas, termasuk NU, Hindu, Buddha, dan lainnya. Kami membuka ruang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi untuk kemajuan masyarakat,” ungkapnya.

Kuswanta Futas Hidayat, Dekan Fakultas Pertanian UNILA, juga turut menyampaikan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara. “Swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah dan petani, tetapi melibatkan semua pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia,” tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Mansur Hidayat selaku Wakil Ketua PWM Lampung, menekankan bahwa dakwah Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan sosial-ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. “Dakwah Muhammadiyah merambah ke semua aspek kehidupan, termasuk pemberdayaan petani, untuk mengentaskan berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka,” jelasnya.

Selanjutnya, acara ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Jakarta Syariah dan JATAM Lampung mengenai pemanfaatan layanan perbankan. Selain itu, kaos JATAM Lampung dengan corak tapis khas Lampung juga diluncurkan untuk digunakan dalam Jambore Nasional JATAM di Kebumen, Jawa Tengah.

Acara ini juga berlangsung atas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, serta mitra dan sponsor seperti Bank Jakarta Syariah, PT. BPRS Metro Madani, PT. Surya Tsabat Mandiri, PT. Advanta Seeds Indonesia, dan lainnya.

Penulis: Tri Priyo Saputro Editor: Iqbal

Jakarta – Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) bersama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Diskusi Publik bertajuk “Rancangan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia: Mewujudkan Pekerja Migran yang Berkemakmuran dan Berkeadilan” di Jakarta, Jumat (11/7). Diskusi ini menghadirkan para pemangku kepentingan dari legislatif, eksekutif, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Diskusi ini digelar sebagai respons atas urgensi revisi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dinilai belum mampu menjawab kompleksitas tantangan pekerja migran di lapangan. Melalui forum ini, Muhammadiyah menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak PMI yang selama ini kerap menjadi korban sistem perlindungan yang lemah, birokrasi berbelit, dan regulasi yang belum adaptif terhadap perubahan global.

Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamin dalam sambutannya menegaskan bahwa isu pekerja migran juga menyentuh sisi keimanan dan tanggung jawab keagamaan. Ia menyoroti bahwa perbudakan modern yang menimpa PMI sejatinya merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dilawan.

“Rasulullah diutus untuk menghapus perbudakan. Ketika kita bicara soal PMI yang menjadi korban kerja paksa, perdagangan manusia, dan eksploitasi, maka keterlibatan Muhammadiyah adalah bagian dari misi profetik tersebut,” ujar Yamin.

Yamin juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Muhammadiyah, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan sistem perlindungan yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.

Agenda ini juga mengundang Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan. Dalam paparannya, Bob Hasan menyoroti empat isu strategis: lemahnya sistem perlindungan, tingginya angka PMI non-prosedural, perlunya penguatan sistem informasi, dan pengalihan kewenangan kelembagaan dari Kemenaker ke Kementerian Perlindungan PMI.

“RUU ini menempati urutan ke-21 dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan merupakan perubahan ketiga dari UU No. 18 Tahun 2017. Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi para pahlawan devisa bangsa ini,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat 44 angka perubahan dalam pasal-pasal krusial yang akan memperkuat aspek hukum, sosial, dan ekonomi PMI serta memperluas cakupan perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja magang dan awak kapal migran.

Juga hadir narasumber lain representasi dari pihak eksekutif, Wahyudi Putra, Kabiro Hukum KP2MI. Ia menilai langkah ini sebagai momentum penting dalam memperjelas kewenangan kelembagaan usai keluarnya Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Perlindungan PMI.

Wahyudi juga menekankan pentingnya interoperabilitas sistem perlindungan berbasis digital yang dapat menjangkau hingga tingkat desa, mengingat mayoritas calon PMI berasal dari daerah kantong desa.

“Tantangan utama adalah tingginya angka PMI non-prosedural akibat birokrasi rumit dan minimnya informasi. Pemerintah harus hadir melalui digitalisasi, pelatihan vokasi, dan mekanisme amnesti bagi PMI undocumented,” papar Wahyudi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun 99 substansi revisi dan mengusulkan 14 substansi baru yang akan menjadi bahan pembahasan dalam proses legislasi di DPR RI.

Turut serta Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, yang menyampaikan keterkaitan erat antara isu pekerja migran dengan kejahatan lintas negara seperti trafficking dan smuggling, yang menimpa PMI karena lemahnya perlindungan hukum dan regulasi yang timpang.

“RUU ini menyentuh prinsip non-diskriminasi, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Muhammadiyah harus terus hadir dalam memperjuangkan tata kelola perlindungan yang adil dan berkemajuan,” ungkapnya.

Trisno juga mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas di luar negeri.

Juga hadir narasumber dari kalangan akademisi dan pakar hukum ketenagakerjaan, Fithriatus Shalihah, yang menekankan bahwa revisi ini harus merespons kondisi riil di lapangan, terutama menyangkut kesenjangan regulasi, akses keadilan, dan diskriminasi gender.

“RUU ini harus inklusif, tidak hanya untuk pekerja laki-laki, tapi juga perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Perlindungan harus hadir sejak rekrutmen hingga purna kerja, termasuk mekanisme bantuan hukum dan akses ke layanan,” katanya.

Diskusi ditutup dengan penegasan pentingnya membangun ekosistem perlindungan yang sinergis antara negara, masyarakat sipil, dan komunitas global. Muhammadiyah, melalui MPM dan Majelis Hukum HAM, berkomitmen mendorong reformasi sistem perlindungan PMI yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan kemanusiaan universal.

Sebagaimana disampaikan, MPM dan Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah akan mengajukan 12 rekomendasi kebijakan kepada DPR RI dan mendorong FGD lanjutan dengan komunitas migran serta penguatan program Desa Migran Berkemajuan.